Home / Berita / Sarasehan Perhutanan Sosial : “Tempatkan Rakyat Sebagai Subyek”

Sarasehan Perhutanan Sosial : “Tempatkan Rakyat Sebagai Subyek”

[malasari.desa.id] – Malasari, Jum’at, 4 Mei 2018

Pada puncak Hari Lingkungan Hidup 2017 (2/8/17) Presiden Jokowi bertutur: “Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Kenapa hutan di negara lain dapat memakmurkan rakyat, kenapa hutan kita tidak? Itu harus dikoreksi, hutan harus memberikan manfaat bagi lingkungan.”  Arahan tersebut diterjemahkan dalam strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan, salah satunya melalui program Perhutanan Sosial.

Diskusi sesi kedua pada Sarasehan Kemitraan Konservasi membahas lebih mendalam tahapan-tahapan implementasi perhutanan sosial. Menurut Kusnadi (Pokja PPS), tahapan-tahapan skema kemitraan konservasi harus dimulai dengan dokumen sejarah desa, inventarisasi sumberdaya alam (SDA) desa, tatakeloa pemanfaatan, inventarisasi warga masyarakat pemanfaat, pencermatan aturan-aturan perundangan-undangan yang mendukung, termasuk aturan-aturan desa yang mendukung yang tertulis maupun tidak tertulis, dan pemetaan partisipatif. Selanjutnya, ia menambahkan, warga harus punya inisiatif  pengelolaan hutan yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tiap kampung. Berikutnya, masyarakat mengusulkan surat permohonan usulan dan respon kerjasamanya seperti apa. Ia menyarakan kepada Dirjen KSDAE agar Desa Malasari didorong menjadi desa konservasi.  Melalui skema tersebut diharapkan akan mendorong cita-cita masyarakat hutan lestari, masyarakat sejahtera.”Hutan lestari rakyat lapar, nggak bisa juga, rakyat kenyang hutan rusak, nggak bisa juga, harus seimbang,” Kusnadi menyimpulkan.

Diskusi diteruskan dengan tanya jawab, curah gagasan dan ungkapan harapan warga terhadap program perhutanan sosial. Dari beberapa ungkapan warga, dapat disimpulkan bahwa secara parktik warga sebenarnya sudah melaksanakan konservasi SDA lewat program Model Kampung Konservasi (MKK) dan Kampung Dengan Tujuan Konservasi. Dirjen KSDAE, Wiratno, yang hadir dalam diskusi tersebut, melakukan tanya jawab seputar perhutanan sosial khususnya skema kemitraan konservasi. “Kemitraan Konservasi ini tujuannya adalah agar masyarakat di wilayah kehutanan itu bisa menggarap, tapi ada hak dan kewajiban, yaitu pemberian hak kelola,” ucap Wiratno. Menurtnya, kemitraan konservasi bukan untuk menguasai lahan seluas-luasnya, tapi bagaimana lahan dikelola secara optimal dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Ia menambahkan, ada persoalan pemilihan komoditi, masalah pemasaran dan lain-lain.

saresehan-ps-2

Pada kesempatan tersebut, Dirjen KSDAE berpesan agar warga menjaga kerukunan, yang pasti warga diberi pemerintah hak pengelolaan. Saat tanya jawab, H. Sastra Wijaya, tokoh masyarakat Desa Malasari mewakili para pemilik garapan memohon kepada pemerintah melalui Dirjen KDSAE agar lahan yang telah digarap sejak tahun 1945 sampai sekarang berupa sawah dan kebun menjadi hak milik. Menjawab permohonan warga tersebut, Dirjen KSDAE menyarankan agar melakukan inventarisasi. Secara tegas dan lugas, ia memberi arahan agar dibentuk panitia kemitraan konservasi dan panitia penyiapan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Kepala Balai TNGHS, Awen Supranata, menuturkan pentingnya memperhatikan hak dan kewajiban. Sebagai mitra konservasi, balai TNGHS berencana menandai batas taman nasional dengan desa melalui penanaman pohon aren sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akhir saresehan ditutup dengan penandatanganan Rumusan Kesepakatan Saresehan Kemitraan Konservasi di TNGHS yang ditangani para pihak. Isi nota kesepahaman sebagai berikut : (1)Pemerintah akan memberikan perlindungan legalitas penggarapan lahan kepada masyarakat melalui skema kemitraan konservasi; (2) Inventarisasi lahan garapan yang berbentuk sawah dan kebun, yang secara  kesejarahan telah berlangsung lama – sebagai data pendukung untuk perlindungan warga – yang akan dimasukan ke dalam skema TORA; (2) Untuk menjalankan point di atas warga Desa Malasari membentuk panitia untuk menjalankan kemitraan konservasi dan TORA. Menutup acara Dirjen berpesan agar para rimbawan di balai TNGHS lebih menempatkan rakyat sebagai subyek dan menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.

 

 

About Admin Desa

Check Also

?????????????

Silaturahmi Budaya di Kasepuhan Kopo Lewat Hajat Seren Taun

Malasari-malasari.desa.id-Tradisi seren taun masyarakat adat di Desa Malasari dilaksanakan tidak hanya di satu tempat. Setelah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *