Home / Kabar Desa / Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial, Sawit Watch dan Pokja PPS Gelar Sarasehan Kemitraan Konservasi

Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial, Sawit Watch dan Pokja PPS Gelar Sarasehan Kemitraan Konservasi

[malasari.desa.id] – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai salah satu ikhtiar menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Malasari sangat berkepentingan mewujudkan suksesnya program nasional perhutanan sosial (PS) agar negara hadir memberikan akses legal pengelolaan hutan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan. Pemerintah Desa Malasari yang difasilitasi Sawit Watch dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Nasional menggelar Saresehan Kemitraan Konservasi bertajuk “Dari Desa Konservasi Menuju Desa Sejahtera”, bertempat di aula kantor desa pada Jumat, 4 Mei 2018.

Saresehan dihadiri para pengurus RT dan RW, kepala dusun dan beberapa perwakilan warga pemilik garapan di kawasan hutan TNGHS. Dimoderasi A. Surambo dari Sawit Watch, pembicara dari Pokja PPS, Kusnadi Wirasapoerta, menyajikan pemaparan sekilas tentang Perhutanan Sosial melalui tayangan film pendek. “PS merupakan salahsatu terobosan hukum dari pemerintahan sekarang bagaimana 12,7 juta hektar dialokasikan untuk masyarakat,” tutur Kusnadi. Menurutnya, lewat PS ini ada tiga hal yang mesti diperhatikan. Pertama, negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat di dalam kawasan hutan, sehingga nantinya tidak ada lagi rakyat yang dibilang perambah dan pencuri. Kedua, pemerataan ekonomi, melalui pemberikan hak akses untuk budidaya, menggarap sawah maupun bermukim di dalam kawasan. Ketiga, kemiskinan itu bisa ditanggulangi kalau rakyat mempunyai hak kelola. “Melalui perhutanan sosial ini bagaimana memberikan hak akses masyarakat biar lebih sejahtera dan bisa menyelamatkan sumber daya di kampungnya,” imbuhnya.

SARESEHAN-PS

Sebelum jeda ishoma, saresehan dilanjutkan dengan tema diskusi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Konservasi sebagai Pelaku Utama Perhutanan Sosial. Salah seorang peserta diskusi mempertanyakan kemungkinan penerapan skema hutan desa bagi Desa Malasari yang berada di kawasan taman nasional. Peserta lain mempersoalkan legalitas pemanfaatan hasil hutan dan berbagi pengalaman best practise pengelolaan hutan lewat praktik Kampung dengan Tujuan Konservasi (KDTK).

Akhir diskusi sesi pertama ditutup dengan simpulan : (1) skema perhutanan sosial yang tepat adalah kemitraan kehutanan (kemitraan konservasi) karena Desa Malasari berada dalam dan di sekitar kawasan TNGHS; (2) kebagaimana masyarakat menginventarisasikan tanah dan sumber-sumber kekayaan alam dengan data dan peta yang lengkap sampai tahapan bagaimana menghasilkan nota kesepahaman dan  legalitas pengelolaan hutan melalui skema kemitraan kehutanan (kemitraan konservasi). Diskusi sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi antara warga dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno serta Kepala Balai TNGHS, Awen Supranata.

 

 

About Admin Desa

Check Also

BRDP-KOPO-002

Buana Raksa Diri Rawat Seni Beladiri Agar Tetap Lestari

[Malasari-malasari.desa.id] Berawal dari keprihatinan akan hilangnya seni dan tradisi beladiri silat tradisional yang diwariskan para …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *