Home / Kabar Desa / Pasca Juklak IP4T Terbit, Desa Malasari Segera Bersiap Diri

Pasca Juklak IP4T Terbit, Desa Malasari Segera Bersiap Diri

Malasari, malasari.desa.id (07/05/2015) – Desa Malasari secara administrasi masuk di wilayah Kec. Nanggung Kab. Bogor dengan total luas Wilayah 8262,22 Ha, terdiri dari 4 Kedusunan, 12 RW dan 38 RT. Jumlah Penduduk tercatat 8.346 Jiwa / 2.314 KK. Dari luas wilayah tersebut luas tanah / lahan milik hanya 280 Ha. Seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan tanah tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Fungsi kawasan hutan telah berubah menjadi pemukiman, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya. Banyak lahan yang sudah diduduki masyarakat tapi tidak bisa dikeluarkan bukti kepemilikan karena Desa Malasari merupakan salah satu dari empat desa di Kab. Bogor yang terletak dalam kawasan zonasi hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Hal ini memicu banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan dan klaim dari para warga didalam Kawasan Hutan.

Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peratanahan Nasional dengan menyusun petunjuk pelaksanaan Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Kegiatan Sosialisasi IP4T di Desa Malasari
Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Desa Malasari

Pasca dikeluarkannya Juklak IP4T tersebut, Pemerintah Desa Malasari segera bertindak responsif dengan membentuk Tim Sosialisasai IP4T di tingkat desa. Tim sosialisasi yang diketuai Yoyo Sutiryo (55) secara marathon mengadakan sosialisasi IP4T yang dilaksanakan di seluruh kampung yang ada di wilayah Desa Malasari, dimulai dari Kampung Pabangbon, Kopo, Nyungcung dan Keramat dan akan dilanjutkan ke kampung lainnya. Di Kopo kegiatan sosialisai IP4T dilaksanakan hari Rabu, 22 April 2015, bertempat di kampus PAUD Teratai yang dihadiri 95 orang warga Kopo. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Malasari, E. Sukendar yang sekaligus menghadiri pemilihan ketua RW setempat. Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya IP4T bagi warga Desa Malasari dan mengajak warga kampung Kopo untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan secara mandiri dan swadaya tanpa harus bertumpu pada dana dari pemerintah. “Agar pembangunan berjalan lancar, kita harus memanimalisir konflik dan bersatu membangun desa”, tandasnya di akhir sambutan tentang pentingnya pemahaman masyarakat mengenai IP4T.

Sosialisis IP4T dipandu oleh Ketua BPD Malasari, Rohmat Hidayat dan dibagi menjadi tiga sesi yakni pemaparan umum oleh ketua tim, pemaparan teknis oleh Sukandar, Sekdes Malasari, dan diakhiri dengan sesi diskusi. “Hadirnya regulasi yang dibuat pemerintah menyangkut program IP4T merupakan kesempatan emas bagi ita,” ujar Yoyo. Ia mengingatkan bahwa hadirnya tim sosialsisasi tidak bermaksud politis, melainkan lahir dari tanggungjawab sebagai warga Malasari agar hak-hak masyarakat atas tanah yang digarap dan dimilki warga mendapatkan pengakuan dan perlindungan,” imbuh Yoyo.

Pada sesi pemaparan teknis, dijelaskan pentingnya sosialisasi IP4T oleh tim, cara pengisian formulir permohonan IP4T, dan syarat-syarat teknis dan non-teknis yang dibutuhkan seperti: foto copy Identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga, kartu identitas lain) dari masing-masing pemohon; Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT (bagi yang memiliki); Surat pernyataan sudah memasang tanda batas bidang tanah; dan Sket bidang tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi yang cukup hangat. Warga sangat antusias mengikuti sesi diskusi ini dengan melontarkan beragam pertanyaan dan pernyataan seputar opini mereka mengenai penggarapan lahan di kawasan hutan.

Diakhir diskusi, Rohmat menyimpukan bahwa nantinya tujuan akhir dari terlaksananya program IP4T ini agar warga desa Malasari dapat (1) diteruskan permohonannya melalui penegasan/pengakuan hak atau, (2) dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/ redistribusi tanah ataupun (3) dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan pada bidang garapan mereka.

About desa malasari

Check Also

Akibat Bencana Tanah Amblas, Warga Kp. Sikantor Mengungsi

[Malasari-malasari.desa.id] Tingginya curah hujan yang turun terus menerus mengakibatkan timbulnya bencana di beberapa wilayah di …

2 comments

  1. Merdesa !!
    Wilujeng berjuang Desa Malasari 😉

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *